Hal tersebut diucapkan beliau dalam pesan terlampir kepada awak redaksi Cilacap.info. Dalam pesan tersebut, beliau memberikan permohonan maaf selama bertugas baik kedinasan maupun pribadi jika ada hal yang kurang berkenan.

Selain itu, beliau beserta keluarga juga memohon diri serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala bantuan, dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini.

“Kami sekeluarga mohon do’a restu atas penugasan selanjutnya sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Semoga Allah SWT selalu memnerikan Berkah, Rahmat, dan Hidayah-Nya kepada kita semua.” Ucap Hery Somantri.

GM RU IV Cilacap Joko Pranoto menjelaskan, penandatanganan ini merupakan perpanjangan kesepakatan sebelumnya untuk dua tahun ke depan. Ia menyatakan terima kasih kepada Kejari Cilacap karena dalam kerja sama ini Pertamina tidak hanya mendapatkan pendampingan hukum saja tetapi Kejari juga mengambil peran dalam memberikan pengetahuan hukum kepada pekerja Pertamina.

“Melalui kesepakatan baru ini, kami berharap proses bisnis Pertamina yang selama ini sudah mengikuti aturan hukum yang berlaku bisa lebih bagus lagi. Karena kami yakin, kepatuhan mengikuti aturan hukum tidak akan menghambat gerak bisnis perusahaan,” ujarnya.

Hal senada dijelaskan Agus Susanto Sirait. “Kerja sama ini lebih banyak dilakukan untuk pendampingan hukum dan pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri karena banyak kegiatan di Pertamina yang membutuhkan pendampingan tersebut. Alhamdulillah, sampai sekarang tidak pernah ada masalah, ” terang Agus. (*)

Kejari Cilacap melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap, Hary Somantri SH., MH., menerangkan. Bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutinan yang dilakukan oleh Kejari Cilacap dengan kegiatan bernama JMS (Jaksa Masuk Sekolah).

“Setelah sebelumnya, kami dari kejaksaan negeri Cilacap melakukan penyuluhun ke Kampung Laut, kali ini Kejari Cilacap melakukan kegiatan Penyeluhan Hukum Program Jaksa Masuk Sekolah ke SMP Negeri 5 Kroya.” Ucap Hery.

Adapun pada kegiatan JMS kali ini, Kejaksaan Negeri Cilacap memberikan materi terkait Pencegahan Kenakalan Remaja.

Menurut Hery, program JMS tersebut, yakni selain pencegahan kenakalan remaja juga mengajak Generasi Milenial untuk mengenali hukum, taat terhadap hukum dan menjauhkan diri dari hukuman.

“Kegiatan ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kami berharap dengan agenda yang telah dilaksanakan di SMP N 5 Kroya, semoga bermanfaat untuk generasi muda, sehingga para siswa dapat mengenali hukum, taat hukum, dan menjauhkan diri dari perkara hukum.” Ungkap Hary.

Disampaikan Kejari Cilacap melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap, Hery Somantri, S.H., M.H., Tersangka IR ditahan atas penyelewengan APBDes, Tersangka IR melakukan korupsi sebesar Rp909,070,038 pada tahun 2017 lalu.

“Nilai korupsi tersebut yakni berupa APBDes sebesar Rp721,287,500 dan Pajak Ppn (Pajak Pertambahan Nilai) – PPH (Pajak Penghasilan) senilai Rp187,782,538 yang tidak dibayarkan.” Ucap Hery, Senin, (20/1) pukul 20.20 WIB melalui sambungan Whatsapp.

Dari keterangan Hery, Tersangka merupakan Kades Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Cilacap yang terpilih 2 Periode, 2019-2025.

Adapun lanjut heri, Tersangka dalam kasus ini dikenakan pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang – undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Uang atau dana APBDes oleh tersangka tidak dibelanjakan, melainkan digunakan untuk kepentingan lain selain peruntukannya. Perkara tersebut masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap dan kini tersangka telah dilakukan Penahanan, yakni pada tahap penyidikan untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti.” Pungkas Hery.

Adapun Mobil box berwarna putih yang telah dipersiapkan tersebut bertuliskan “Pelayanan Tilang dan Barang Bukti”.

Kasi Intel Hery Soemantri SH. MH, yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Ciamis menjelaskan. Bahwa mobil tersebut dipersiapkan untuk masyarakat agar masyarakat semakin mudah membayar tilangan.

“Kabupaten Cilacap ini merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga dengan hadirnya mobil pelayanan tilang ini bisa membantu dan memudahkan masyarakat untuk mengambil barang bukti tilang.” Katanya saat dihubungi Selasa (31) malam.

Ketika ditanyakan apakah mobil pelayanan tilang tersebut akan menjangkau sejumlah wilayah di ujung barat Cilacap. Ia menyampaikan bahwa hal tersebut akan dilakukan dengan penjadwalan.

“Nanti kita akan lakukan penjadwalan, sementara sistem penjadwalan ini masih kita bahas.” Ucapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Barang Bukti Budi Maulana, SH, MH menjelaskan. Bahwasanya dengan mobil pelayanan tilang dan barang bukti ini akan memudahkan proses yaitu dalam pengambilan barang bukti tilang.

“Nantinya, mobil ini akan digunakan untuk melayani masyarakat yang terkena tilangan dengan menuju ke wilayah atau tempat-tempat umum yang ada di wilayah Cilacap. Jadi, nantinya masyarakat tak perlu ke kejari untuk membayar denda tilang.” Terangnya.

“Itu kasus sudah lama, hanya saja tersangkanya belum diketahui keberadaanya, jadi masih kita cari.” Ucapnya Senin (23) sore kemarin.

Ia juga menerangkan bahwa, tersangka dalam hal ini, mempunyai jabatan penting di Pertamina Marine Region IV. Dimana tersangka ini ditugaskan dan diberikan tanggung jawab untuk menangani uang jasa labuh kapal.

“Jadi Pelaku ini dipercaya memegang kartu tunai (Cash Card), namun uang yang diperoleh justeru digunakan pelaku untuk keperluan pribadibukan disetorkan ke pertamina sebagai perusahaan minyak milik negara.” Terangnya.

Pertamina kemudian melaporkan hal itu pada awal tahun 2018 lalu, kemudian kasus naik ke tingkat penyidikan dan tersangkanya sudah ditetapkan.

“Satu orang telah kami tetapkan sebagai tersangka, namun tersangka belum kita amankan karena kabur dan masih buron.” Jelasnya.