Warga masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL), memberikan tuntutan terkait dampak buruk yang disebabkan adanya PLTU.

Warga Winong meminta penghentian Aktifitas pekerjaan di ash yard

Salah satu tuntutan warga masyarakat, menolak dan meminta penghentian aktifitas pekerjaan di ash yard atau tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pengolahan batu bara.

Koordinator aksi, Fandi Ramadhan mengungkapkan terkait unjuk rasa ini tidak lain akibat dampak buruk yang dirasakan warga terutama pencemaran udara.

“Adanya permasalahan seperti debu yang masih dirasakan warga Winong dan sekitarnya diakibatkan dari ketidakseriusan PLTU PT S2P menyelesaikan dampak.” ujar koordinator aksi, Fandi Ramadhan.

Menurutnya, permintaan penyelesaian dampak oleh warga kepada Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bupati Cilacap hanya wacana semata. Sementara warga dibiarkan menanggung dampak pembangkit listrik energi fosil tersebut.

Koordinator Umum Jaringan Pemerduli Lingkungan Cilacap Bagus Ginanajar M mengatakan. Aksi tersebut juga untuk menggugah warga terdampak dari daerah lain agar bergabung menuntut hak ruang hidup yang bersih dan sehat.

“Tujuan utama dibalik aksi ini adalah untuk memberikan pesan dan menyadarkan seluruh warga masyarakat terdampak lainnya seperti Karangkandri, Kwasen, Menganti, dan Semampir.” katanya.

Saat ini, pembangkit listrik yang dikelola PT S2P tersebut memiliki tiga pembangkit. Dua pembangkit yang berkapasitas 1×660 megawatt dan 2×300 megawatt telah beroperasi. Sementara satu pembangkit berkapasitas 1×1.000 megawatt akan beroperasi.

Dusun Winong Desa Slarang secara geografis memang bersebelahan dengan PLTU, yang dihuni oleh sekitar 290 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 877 Jiwa.

Dengan lokasi pembangkit listrik yang berdekatan dengan permukiman warga. Tentu dampak buruk sangat dirasakan antara lain dampak buruk kualitas udara, sumber air, dan dampak sosial lainnya.

Tentu dengan aksi ini, warga meminta kepada pihak terkait khususnya Pemerintah untuk segera mengambil tindakan pasti dan memberi perhatian lebih kepada warga yang terdampak.(Rzy/red)

Hal itu di katakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI dengan otoritas PLTU Cilacap dan Bupati Cilacap, Minggu (18/8/2019).

“Apabila PLTU Cilacap terganggu, maka terganggu pula distribusi listrik di pulau Jawa, terutama Jateng dan Yogyakarta. Apalagi untuk Jawa dan Bali ada program 35 ribu megawatt yang harus disukseskan. Menyukseskan program elektrifikasi juga sekaligus mengantisipasi bencananya yang mungkin saja datang tanpa bisa diprediksi.” Katanya melalui siaran pers.

Ia menambahkan. Bahwa Kerusakan karena tsunami harus diantisipasi. Pasalnya Negara Indonesia adalah ring of fire, bencana alam juga sering terjadi sebelum kita tahu. di pantai selatan ini selalu ada ancaman tsunami.

“Kalau di pantai utara hampir tidak ada. Sebaliknya, di selatan sangat rawan bencana. Ini harus diantisipasi. Jangan karena tsunami 2006 rendah, tapi kalau nanti datang lebih tinggi bagaimana mengantisipasinya,” Imbuhnya.

Sementara dari Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyampaikan. PLTU berkapasitas 2 x 300 mw pernah terserang tsunami tahun 2006, dan kejadian tersebut mengakibatkan pasokan listrik untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta terganggu.

“Saya menganjurkan dibuat tembok yang lebih tinggi di pinggir pantai, sehingga yang sedang dibangun 3000 mw betul-betul bisa bertambah,” Kata dia.