Sehingga target tiga besar di tangan partai berlambang kakbah perolehan suaranya bisa meningkat tajam.

Serangan infanteri melalui pergerakan secara door to door dan personal aprouch, group interes, anak muda, santri, kalangan perempuan dengan kerja elektoral. Strategi ini cukup efektif untuk memengaruhi masyarakat.

Dari analisis Tim survey luar, PPP Purbalingga kemungkinan akan mendapat 6-7 kursi pada 2024.

“Peta daerah pemilihan di Purbalingga ada kemungkinan si bagi menjadi 7 Dapil. PPP Purbalingga mengincar 1 kursi di masing-masing Dapil,” kata H. In’am Bi Rohmatillah, Sekretaris DPC Purbalingga.

Sementara itu Wakil Ketua DPC PPP Purbalingga, Sumiyarso menyatakan perlu modal besar untuk memperoleh suara banyak di Pemilu 2024. Menurut tokoh senior PPP ini “PPP perlu kerja keras, merekrut milenial.

Ketua DPW PPP, Masruhan Samsurie menuturkan, gagalnya Gus Yasin yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah ini karena regulasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Peserta muktamar memahami aturan, tapi memang banyak yang menyayangkan potensi Gus Yasin yang pada akhirnya terbentur aturan.

Jadi akhirnya bisa dimaklumi,” kata Masruhan.

Meskipun demikian, ia berharap Gus Yasin bisa masuk jajaran pengurus DPP PPP.

Anggota Komisi A DPRD Jateng ini bertekad akan membawa Gus Yasin masuk ke jajaran pengurus.

“Saya sendiri akan memperjuangkannya,” tandasnya.

Menurutnya, ada sejumlah kader potensial PPP dari Jateng yang memiliki posisi atau jabatan di DPP.

Semisal posisi Sekjen masih dipegang Arsul Sani yang merupakan anggota DPR RI dari dapil Jateng.

Kemudian, Arwani Thomafi yang dinilai memiliki sentimen positif dalam Muktamar kemarin.

Seperti diketahui, pada pemilihan Ketua Umum saat Muktamar IX, perwakilan dari Jateng sempat menginterupsi jalannya rapat terkait aturan pencalonan ketua umum.

Aturan yang ada bisa menjadi aral rintangan Gus Yasin maju jadi calon ketum.

Satu poin yang diprotes yakni aturan calon ketua umum harus pernah menjabat sebagai pengurus DPP atau ketua DPW sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh atau satu periode.

Perwakilan DPW PPP Jateng meminta agar frasa selama sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh dihapuskan.

Namun, panitia Muktamar tetap melanjutkan dengan berlandaskan AD/ART partai yang ada.

Suharso Monoarfa terpilih sebagai Ketua Umum serta 13 orang tim formatur pengurus DPP PPP periode 2020-2025.

Di tim formatur, dia akan dibantu 12 orang lainnya dari unsur Dewan Pimpinan Cabang, Majelis DPP PPP, dan Dewan Pimpinan Pusat PPP.

Selain itu, Muktamar juga menghasilkan sejumlah pemikiran baru yang diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara dengan target 11 juta suara pada pemilu 2024.

Diantaranya penguatan posisi dan peran Majlis ‘Ala sebagai lembaga tertinggi dengan kewenangan untuk menilai kinerja DPP.

Lembaga ‘Ala diarahkan semacam dewan pembina dibeberapa partai lain yang punya kewibawaan yang secara struktural di atas DPP.

“Saya juga menyambut baik pidato ketum terpilih yang akan melarang bagi pengurus PPP mulai dari pusat sampai daerah untuk maju di menjadi calon legislatif pada pemilu 2024.

Seyogyanya pikiran tersebut juga berlaku untuk posisi eksekutif di semua tingkatan,” katanya.

Ia berharap agar aturan ini dituangkan sebagai peraturan yang mengikat semua pimpinan DPP, DPW dan DPC.

Menurutnya, sejauh ini pemikiran ketum dalam pidato di Muktamar ke-IX di Makassar tersebut telah menggelinding di internal PPP dengan sambutan pro dan kontra.

“Saya pribadi setuju dengan pemikiran tersebut (pengurus tidak boleh maju caleg), sehingga pengurus bisa konsentrasi bekerja untuk PPP.

Serta, meminimalisasi gesekan saat perhelatan partai seperti muktamar, muswil dan muscab,” imbuhnya. Saat ini, 13 anggota tim Formatur masih melengkapi susunan Kepengurusan DPP PPP di Pulau Bali.(*)aji setiawan

Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak, Anggota FPPP DPRD I Komisi C Jawa Tengah, Hj Nurul Hidayah SH, MSi bergerak untuk membantu meringangkan beban warga.

“Kebetulan saya pas ada sedikit rezeki yang bisa saya bagikan untuk mengurangi beban warga di tengah pandemi virus corona. Sifatnya hanya sederhana, terlebih di bulan penuh berkah, di bulan penuh ampunan semoga kita menggapai kemenangan,” kata Hj Nurul.

Aksi sosial politikus PPP ini, bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, dia juga sudah berkali-kali terjun langsung untuk membagikan paket sembako bagi masyarakat dari daerah pemilihan di Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Sekaligus mengedukasi masyarakat terkait Covid-19.

Bantuan berupa seribu paket sembako tersebut didistrubusikan. Dijelaskan bantuan disalurkan lagi disejumlah titik di 3 Kabupaten.

Anggota Komisi C DPRD I Jawa Tengah itu menuturkan, sistem pembagiannya sendiri dilakukan dengan memperhatikan jarak aman (physical distancing). Warga yang telah didata untuk mendapatkan bantuan, diundang secara bergiliran dan terjadwal.

“Sengaja saya turun langsung sekaligus untuk melihat kondisi masyarakat di tiga Kabupaten. Selain paket sembako, sejak dua bulan yang lalu bantuan beberapa APD ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit juga kita bagikan sebagai gerakan kepedulian melawan Pandemi Korona,” kata Hj Nurul.

Hj Nurul Hidayah menyadari, di tengah pandemi Covid-19 pada saat ini, kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Untuk itu, dia mencoba meringankan beban masyarakat dengan berbagi sembako.

“Tidak banyak yang kami bagikan. Tapi, semoga bisa sedikit meringankan beban warga,” tuturnya.

Dia juga berharap, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kondisi masyarakat termasuk perekonomian bisa kembali mulai bergerak dan pulih seperti sediakala.

“Semoga semua cepat berlalu dan sosial ekonomi kita bisa segera pulih,” harapnya.(***)