Pasalnya Calo selain merugikan juga meresahkan, maka dari itu dalam acara sosialisasi Pembangunan Jalan Tol Jalur Selatan (Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis Pangandaran, Cilacap) di kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu salah satunya juga membahas terkait persoalan calo.

Baca Juga : 18 Desa dan 4 Kecamatan di Cilacap akan Punya Tol

Menurut Ketua Tim Penyusun (Analisis dampak lingkungan) AMDAL tol Bandung-Cilacap, Lutfi Hadinata, pentingnya pemahaman kepada publik terkait Calo.

“Dengan adanya pemahaman ini, sehingga di antara masyarakat dan unsur pemerintah dapat mengantisipasi tindakan menaikan harga tanah dengan harga tinggi karena ulah calo.” Kata dia.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya belum memasang patok-patok di area yang merupakan jalur tol bandung cilacap. Pasalnya pemasangan patok dikhawatirkan justru akan mengundang Calo dan memanfaatkan hal tersebut.

39 Kecamatan akan dilalui oleh tol tersebut yang di antaranya 4 kecamatan dengan 18 Desa di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Sedangkan di Jawa Barat akan melalui 35 Kecamatan dengan 135 desa.

Menurut penuturan dari Mintari Yuliningsih selaku asisten dari jasa marga. Rencana pembangunan tol tersebut akan mulai dilakukan penggarapan pada tahun 2022 dengan masa pembangunan 2 tahun (Sampai tahun 2024).

“Tol yang menghubungkan Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran dan Cilacap akan di mulai pada tahun 2022 dan berakhir pada 2024.” Paparnya pada saat menghadiri kegiatan sosialisasi rencana pembangunan jalan tol di Kota Tasikmalaya, Rabu, (12/02/2020) kemarin.

Dalam acara sosialisasi tersebut juga terdapat forum tanya jawab yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Jawa Barat, Drs. R. Mujadi kepada para peserta yang menghadiri kegiatan sosialiasi perencanaan pembangunan jalan tol tersebut.

Para peserta yang hadir menanyakan beberapa hal, yang di antaranya sebagai berikut:

– Peserta meminta agar Sosialisasi harus terus dilaksanakan terkait rencana pembangunan jalan Tol tersebut. Kemudian untuk permasalahan ganti rugi lahan, hal itu harus sesuai dengan ketentuan dan harus menguntungkan. Sehingga kata rugi tak ada melainkan yang ada adalah untung.

– Masih terkait proses penggantian lahan, peserta juga mengatakan. Proses penggantian lahan harus langsung ke masyarakat. Hal itu guna menghindari bocornya dana.

– Sedangkan terkait pembangunan tol, Masyarakat siap mendukung rencana pembangunan jalan Tol tersebut. Namun dalam pengerjaannya nanti, untuk tetap melibatkan putra daerah.

Adapun Hasil dari kegiatan Sosialisasi tersebut, kemudian hal itu dituangkan dalam Lembar Berita Acara dan di Tanda Tangani.