Sebagai langkah konkret awal, dilakukan proses rekrutasi meliputi survey, verifikasi dan assessment dengan menyeleksi Calon Mitra Binaan potensial untuk penyaluran dana program yang diberikan secara bertahap. Untuk tahap rekrutasi, dimulai di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dengan nilai pengajuan sebesar Rp2,39 miliar dari 24 Calon Mitra Binaan.

UMKM potensial tersebut berasal dari berbagai sektor, khususnya UMKM yang usahanya meningkat di masa Covid-19, seperti sektor industri di bidang usaha makanan dan minuman dalam kemasan serta alat pelindung diri, hand sanitizer dan masker kain.

“Di tengah pandemi COVID-19, Pertamina menyiapkan solusi bagi UMKM agar tetap berdaya melalui Program Pilot Project Pendampingan UMKM Naik Kelas Program Kemitraan Pertamina dengan penyaluran pinjaman usaha sekaligus pembinaan UMKM agar dapat bangkit di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman.

Fajriyah menambahkan, upaya pemberdayaan UMKM oleh Pertamina dengan pemberian modal usaha dan pembinaan, khususnya pada kondisi pandemo Covid-19 ini dapat menjadi solusi UMKM untuk dapat bangkit.

Untuk pembinaan UMKM, imbuh Fajriyah, Pertamina memberikan pelatihan kewirausahaan, pembukaan akses pasar, sertifikasi maupun perizinan serta program peningkatan kapasitas kewirausahaan dengan coaching dan mentoring dengan berbagai praktisi bisnis.

“Dalam pelaksanaan pembinaan, Pertamina bekerja sama dengan lembaga layanan pengembangan usaha kecil yang kompeten untuk menghasilkan UMKM naik kelas,” pungkas Fajriyah.

Sasaran Program Pilot Project Pendampingan UMKM Naik Kelas Program Kemitraan Pertamina diberikan kepada UMKM multisektor mencakup industri, pertanian, perkebunan, dan perdagangan dibeberapa titik di Indonesia, yakni provinsi Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Kalimantan Barat.**

Bantuan modal yang disalurkan sebesar Rp 1,62 miliar kepada total 27 mitra UMKM di wilayah Ambon, Provinsi Maluku pada Senin (20/07) pagi waktu setempat. Sebelumnya, Pertamina telah menyalurkan 2.1 Milyar di wilayah Tual pada awal bulan Juli ini.

Unit Manager Communication, Relations & CSR Marketing Operation Region VIII, Edi Mangun, dalam kesempatan terpisah di Jayapura menyampaikan bahwa penyaluran dana program kemitraan di Ambon merupakan bagian dari kerja cepat guna mendongkrak perekonomian Ambon yang terdampak akibat Covid-19.

“Perekonomian kita ditopang oleh UMKM dan Konsumsi Domestik, UMKM di Ambon harus terus didorong kepada access to market agar kedepan tidak hanya mengandalkan konsumsi di wilayah Maluku tetapi juga dapat bersaing dengan para UMKM yang ada di wilayah Barat dan Tengah Indonesia. Ujar Edi Mangun.

Program Kemitraan Pertamina sendiri ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Pertamina sehingga menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Access to Market dalam satu ekosistem UMKM yang mutualis akan menambah daya gebrak UMKM di wilayah timur Indonesia agar bisa akselerasi, tentu dengan Cost of Capital yang sangat rendah yang ditawarkan oleh Program Kemitraan Pertamina,” tambah Edi Mangun, Unit Manager Communication, Relations & CSR Marketing Operation Region VIII.

Pertamina menyadari bahwa peran UMKM sangat membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kemandirian serta kewirausahaan dan bergeraknya perekonomian daerah. Pertamina telah memberikan bantuan modal usaha kepada ± 2.582 UMKM di Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Dengan bergabungnya 27 mitra baru dari wilayah Ambon, maka jumlah mitra UMKM Pertamina MOR VIII telah menembus angka 2.609 mitra binaan yang berada dalam ekosistem yang saling menguntungkan antara satu jenis usaha dengan usaha lainnya. Setelah menjadi Mitra Binaan Pertamina, maka Mitra dapat memiliki akses permodalan, akses pasar Pertamina Grup dan jaringan UMKM Pertamina, serta akses peningkatan kompetensi dimana mitra binaan diwajibkan mengikuti pelatihan dan pendampingan mengenai kewirausahaan.

Selain penyaluran modal usaha melalui bantuan modal usaha dana bergulir Program Kemitraan (PK) saat ini Pertamina juga tengah melakukan sosialisasi program Pinky Movement. UMKM Program ini merupakan bagian dari program pembiayaan dan pembinaan kepada UMKM yang bersentuhan langsung dengan rantai bisnis Pertamina. Fokus utama UMKM Pinky Movement adalah pelaku usaha yang menggunakan gas LPG sebagai sumber energi utama dalam proses pengolahan nilai tambah usahanya seperti usaha kuliner rumahan atau para pelaku UMKM pangkalan minyak tanah untuk bertransformasi menuju pangkalan gas non subsidi. Untuk mengikuti program ini, calon mitra binaan dapat mengubungi Call Center 135.**

“Memang sih, saya belum paham betul tapi berdasarkan infomasi yang beredar, PMK tersebut ditujukan untuk mendorong perekonomian dan sektor riil agar kembali pulih di tengah pandemi COVID-19,” kata pemilik kelompok usaha batik “Rajasa Mas” saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (29/6/2020).

Oleh karena itu, dia mengharapkan PMK Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut benar-benar memberi kemudahan kredit bagi pelaku usaha di sektor riil khususnya UMKM.

Dia mengakui sejak terjadinya pandemi COVID-19 belum pernah mendapatkan kredit modal usaha dari perbankan, baik milik pemerintah maupun swasta meskipun pernah mencoba mengajukannya.

“Kemarin waktu mendapat pesanan APD (Alat Pelindung Diri) dalam jumlah besar dari salah satu instansi, saya mencoba mengajukan pinjaman ke bank karena butuh tambahan modal yang cukup besar. Namun, baik bank pemerintah maupun swasta memberikan jawaban yang sama, suruh menunggu hingga bulan Agustus,” katanya.

Terkait dengan hal itu, dia pun patungan modal bersama rekan-rekannya agar bisa membuat APD sesuai dengan pesanan.

Lebih lanjut, Tonik mengakui jika selama ini tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari perbankan maupun perusahaan pembiayaan.

“Saya biasanya kalau mengajukan pinjaman minimal Rp100 juta dengan jangka waktu pengembalian selama 3 tahun,” katanya.

Bahkan jika pinjaman tersebut diajukan ke bank pemerintah, kata dia, prosesnya tidak terlalu lama karena kadang sudah cair dalam waktu kurang dari satu minggu.

“Yang penting persyaratannya lengkap dan laporan keuangan atau pembukuannya jelas,” katanya.

Dia pun merasa terbantu dengan adanya kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang diberlakukan karena adanya tekanan pandemi COVID-19.

Dengan adanya kebijakan tersebut, dia bisa mendapatkan keringanan berupa penjadwalan ulang atas waktu pengembalian kredit.

“Kalau enggak ada relaksasi kredit, tentunya sangat berat karena omzet menurun drastis sejak terjadinya pandemi COVID-19. Memang sih ada penjualan secara ‘online’ tapi itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya. (Antara)

“Normal baru memang sangat diharapkan sekali. Dengan adanya protokol kesehatan yang harus diterapkan, nanti kalau ada pelanggan saya yang datang, saya bisa mengecek kesehatan mereka, wajib pakai masker, itu memang harus ditanamkan,” kata Tonik Sudarmaji selaku pemilik kelompok usaha batik khas Rajasa Mas, Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Cilacap, saat dihubungi Antara dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin.

Bahkan, kata dia, pihaknya juga lebih leluasa memberikan edukasi tentang kesehatan kepada wisatawan yang datang ke Galeri Batik Rajasa Mas.

Ia mengharapkan dengan adanya normal baru, ekonomi dapat cepat pulih dan kembali stabil sehingga dapat membangkitkan gairah usaha bagi para pelaku UMKM.

“Pemerintah telah memberi terobosan atau kejutan buat pelaku UMKM untuk bangkit di era normal baru. Kalau saya prediksi, kestabilan ekonomi mungkin butuh waktu hingga satu tahun ke depan baru stabil,” katanya.

Terkait dengan protokol kesehatan yang wajib diterapkan saat normal baru, Tonik mengatakan pihaknya telah menyiapkan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir maupun hand sanitizer.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyiapkan masker untuk diberikan secara gratis kepada pengunjung yang tidak menggunakan masker.

“Untuk pasar saat pandemi COVID-19, kami merambah pasar ‘online’ (daring). Mudah-mudahan saat normal baru juga makin ramai,” katanya.

Ia mengakui sejak pandemi COVID-19, pasar konvensional cenderung lesu dan mengalami penurunan hingga 70 persen.

Dalam hal ini, kata dia, nilai transaksi penjualan batik sebelum pandemi COVID-19 rata-rata bisa mencapai Rp100 juta per bulan namun selama pandemi COVID-19 rata-rata hanya Rp30 juta per bulan.

“Pemasaran secara ‘online’ yang sebelumnya kurang kami tekuni, namun saat sejak pandemi justru meningkat, bisa mencapai Rp30 juta,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga tidak sampai memberhentikan pekerja, justru membuat usaha baru berupa konveksi pembuatan masker untuk memenuhi permintaan dari sejumlah relasi seperti Bank Jateng dan Bank Mandiri.

Bahkan, kata dia, pihaknya juga mendapat pesanan sebanyak 10.000 helai masker kain dari Gubernur Jawa Tengah.

“Kami tidak hanya membuat masker bercorak batik, juga masker kain polos,” tambahnya. (Antara)

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin, mengatakan, dengan peluncuran Produk Virtual Terbaru Mitra Bukalapak Kini, 1.5 juta warung Mitra Bukalapak yang tersebar di 189 kota, Kabupaten dan desa di seluruh Indonesia dapat melayani Kirim Uang, Tabungan Emas, Pengisian Pulsa, Voucher Listrik, Voucher Game, hingga pembayaran samsat online nasional secara langsung.

“Peluncuran berbagai layanan transaksi produk virtual di warung Mitra Bukalapak mengukuhkan warung sebagai pilar ekonomi daerah yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga resistensi terhadap gejolak perdagangan global.” Kata Rachmat.

Dalam peluncuran tersebut, turut dihadiri oleh CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin (ujung kiri) dan Co-Founder & President Bukalapak Fajrin Rasyid, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki beserta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Acara ini juga dimeriahkan dengan kehadiran Brand Ambassador Mitra Bukalapak Caca Handika.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin dalam kesempatan tersebut mengatakan. Saat ini, jumlah Mitra Bukalapak di Jabar mencapai lebih dari 500 ribu di jawa barat, membuat provinsi ini memiliki jumlah terbanyak dari total 3,3 juta mitra Bukalapak di Indonesia. “Melalui aplikasi mitra Bukalapak, pemilik warung dan agen individu dapat menjual produk grosir dan virtual dengan harga yang kompetitif dan transaksi yang mudah, aman dan cepat sampai ke warung tujuan dan pelanggan mitra.” Paparnya.

Rachmat juga berharap, pemilik warung yang tergabung menjadi Mitra Bukalapak, hal itu bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mengirim uang, menabung emas, membayar tagihan telekomunikasi dan samsat online, sampai membeli voucher game.

Sembari menikmati kopi hasil karya UMKM di Bandung selepas acara Peluncuran Produk Virtual Terbaru Mitra Bukalapak. Ia mengatakan, Bandung, ibukota Jawa barat yang dipilih sebagai tuan rumah peluncuran juga merupakan bagian dari inisiatif Bukalapak yang sejak awal tahun 2020.

“Bukalapak berkeliling ke daerah – daerah di Indonesia untuk mengidentifikasi potensi UMKM lokal yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan.” Kata dia. (*)