Secara pemahaman saya yang “hanya” seorang TKW (istilah yang Bapak gunakan meski menurut UU Perburuhan telah berganti nama menjadi PMI, dalam hal ini mungkin Bapak kurang update, saya maklumkan), mungkin Bapak merasa “tidak layak” mendapat perlakuan seperti itu karena Bapak adalah seorang Pejabat Negara setara dengan Bupati (seperti yang Bapak teriakkan) sehingga Bapak “pantas” untuk mendapatkan “perlakuan istimewa”.
Begini Bapak, penanganan Covid 19 sejauh yang saya ketahui adalah SAMA. Baik di Indonesia maupun negara manapun yaitu TIDAK MEMANDANG STATUS, JABATAN DAN KASTA…!! Sampai di sini saya berharap Bapak sudah paham.
Yang ingin saya soroti adalah statement Bapak yang mengatakan bahwa BUKAN TKW… BUKAN TERORIS… Jujur Bapak, kalimat Bapak sangat tidak enak kami dengarkan.
Apabila Bapak merasa bahwa SOP yang dilakukan oleh DKK tidak tepat, saya rasa Bapak bisa mengatakannya dengan baik tanpa harus teriak teriak dan tanpa harus menyebut profesi kami.
Apa yang salah dengan TKW??? Begitu burukkah TKW dimata Bapak? Sehingga Bapak telah mendeskreditkan dan mendiskriminasikan TKW sedemikian rupa? Bahkan Bapak samakan kami dengan TERORIS…!! Sehingga menurut Bapak, yang wajib dicek hanya TKI dan Teroris saja sedangkan Bapak tidak perlu…!!
Bapak yang terhormat, mungkin Bapak lupa kalau Bapak dipilih oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat Bahkan digaji oleh rakyat. Dan di antara rakyat yang memilih Bapak kemungkinan ada yang berprofesi sebagai TKW. Setega itukah Bapak kepada kami????
TKW yang mungkin dalam mind set Bapak begitu rendah, yang Bapak identikkan dengan kaum sudra, orang tak berpendidikan, kaum gembala dan smua konotasi buruk lainnya…tapi Bapak lupa bahwa kami adalah PAHLAWAN DEVISA…penghasil devisa terbesar kedua setelah migas…
Tampilkan Semua
Komentar